PANIAI (IUSTITIA PAPUA) - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menyayangkan pengumuman seleksi delapan hakim ad hoc untuk Pengadilan HAM Peristiwa Paniai yang sarat konflik.

“Kami menyayangkan adanya hakim ad hoc terpilih yang memiliki latar belakang yang sarat dengan konflik kepentingan,"kata Usman melalui rilis pers yang diterima Iustitia Papua, belum lama ini.

“Dalam catatan kami, setidaknya ada dua hakim ad hoc terpilih yang memiliki potensi konflik kepentingan,"ujarnya.

Dia mengatakan salah satu hakim terpilih memiliki latar belakang sebagai instruktur di institusi TNI, sementara satu lagi memiliki hubungan keluarga dekat dengan seorang jaksa.

“Selain itu, baru ada delapan hakim yang terseleksi, sedangkan sebelumnya Ketua Panitia Seleksi Andi Samsan Nganro menyatakan bahwa ada 12 hakim yang akan direkrut,"katanya.

“Karena itu, kami mendesak agar Mahkamah Agung memastikan seleksi empat hakim lainnya dilakukan secara transparan dan calon-calon yang dipilih nantinya adalah yang kompeten, independen, serta tidak memiliki potensi konflik kepentingan,"tambah dia.(Redaksi)