JAYAPURA (IUSTITIA PAPUA) -  BPJS Kesehatan wilayah Jayapura mengakui selama lebih kurang satu hingga dua minggu kebelakang lagi marak dengan informasi terkait KRIS.

 Diketahui KRIS atau kepanjangannya Kelas Rawat Inap Standar adalah standar minimum pelayanan rawat inap yang berhak diterima setiap orang yang membayar iuran jaminan Kesehatan. Ini dilakukan untuk bagaimana peningkatan mutu rumah sakit.

“Kalau kita lihat di dalam Peraturan Presiden No. 75 Perubahan kedua dari Perpres No. 82 tahun 2018. Sebenarnya KRIS ini sudah disinggung pada Peraturan Presiden sebelumnya. Terkait dengan kelas rawat inap standar,”terang Kepala Bagian Mutu dan Layanan Peserta BPJS Kesehatan Apriyanto Pontjapu menjawab pertanyaan redaksi terkait KRIS saat Media Gathering antara BPJS Kesehatan dan Insan Pers di Mayo Resort, Selasa (21/5/2024) yang mengambil thema Wujudkan Kemudahan Peserta Mencari Informasi Program JKN Melalui Kolaborasi dan Komumikasi Bersama Stakeholder.

 Diakuinya sampai saat ini implementasinya belum terlaksana di seluruh Indonesia dan masih sebatas pilot project.

 Lanjutnya pelaksanaan perubahan fasilitas kesehatan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 tahun 2024, menetapkan, Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) sebagai pengganti kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan, belum terlaksana di Papua.

KRIS ini masih akan melalui tahapan evaluasi dan baru akan diterapkan di tahun 2025.

Masih Gunakan Kelas Peserta 1,2,3

  Senada dengan itu Asisten Deputi Bidang SDM Umum dan Komunikasi Kedeputian Wilayah XII, Mitra Akbar menegaskan KRIS belum dilaksanakan. Dalam artian pelaksanaannya masih melalui kelas peserta di BPJS Kesehatan yakni kelas  1,2,3.

KRIS ini masih akan dilakukan evaluasi tahap lanjut terkait pelaksanaannya. Nantinya setelah ada evaluasi terkait pengelolaan KRIS, akan berdampak pada penyesuaian terkait dengan iuran.

“Tujuan dari KRIS sendiri sebenarnya adalah untuk meningkatkan mutu layanan untuk ruang perawatan pada fasilitas Kesehatan dan tidak ada perbedaan antara di penduduk pedesaan dan perkotaan,”terang Mitra.

 Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Saat ini bisa tetap mengakses BPJS Kesehatan dimana untuk peserta mandiri ada  kelas 1 yang nilainya Rp. 150.000,-/bulan. Kelas 2 nilainya 100.000,-/bulan dan Kelas 3 nilainya Rp. 35.500,-/bulan,”bebernya.  

 Nantinya KRIS merupakan kenaikan layanan BPJS Kesehatan dengan kualitas yang sama dimana saja kapan saja seluruh Indonesia.

BPJS sangat care dan aware dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Karena program ini bisa berjalan dan landingnya diharapkan masyarakat bisa lebih baik dalam hal pelayanan Kesehatan. (Julia)