JAYAPURA (IUSTITIA PAPUA) – Anggota Komisi IV DPR Papua yang membidangi infastruktur dan Sumber Daya Alam, Boy Markus Dawir, kepada wartawan di Jayapura. Senin (25/3/2024) mengaku dirinya telah menerima aspirasi dari puluhan ASN dan lembaga Masyarakat yang mengadu ke DPR Papua Senin pagi (25/3/2024).
 “Saya akan lapor ke Pimpinan Dewan untuk selanjutnya sikap DPRP menyampaikan lanjut aspirasi para ASN ini ke Presiden Jokowi. Sesuai mekanisme dewan. Termasuk langkah – langkah DPRP seperti apa, untuk pihak eksekutif,”terangnya kepada pers di Jayapura. Senin malam (25/3/2024).

 Dengan adanya pengaduan ini, maka sudah pasti seperti hal yang terjadi ini dewan harus memanggil Sekertaris Daerah untuk bisa memberikan klarifikasi secara Lembaga. Terkait dengan permasalahan unjuk rasa yang dilakukan para ASN di lingkup Pemprov Papua dan juga kelompok Masyarakat.

Ditekankannya, semangat awal untuk mendukung pemekaran di Tanah Papua, harus betul – betul solid dan menjaga.

 “Kalau semangatnya untuk masing – masing wilayah adat atau pemekaran dilakukan ini, untuk bisa memposisikan anak – anak asli Papua di wilayah adatnya untuk menduduki posisi strategis. Kenapa tidak, kita lakukan itu,”tuturnya.

   Menurutnya hal itu tidak salah, karena anak – anak Papua sangat sulit untuk mendapatkan posisi jabatan eselon II,III dan IV di provinsi lain.

 “Saya kira teman – teman kita dari nusantara itu bisa menyadari hal itu. bahwa di provinsi lain, seperti di Maluku, Maluku Utara, Sulawesi, Nusa Tenggara, Jawa, Bali, Kalimantan dan Sumatera. Posisi anak – anak Papua sulit untuk mendapatkan promosi jabatan, Eselon II,III dan IV di provinsi lain,”ucapnya.

 “Mereka cuma hanya bisa dalam wilayah provinsi di Tanah Papua ini,”imbuhnya.

 Usulan ini, tidak ada salahnya dan tinggal prosentase yang diatur. Untuk anak – anak asli di wilayah adat, mendapatkan berapa persen. Kemudian juga misalnya di Provinsi Papua Induk berapa persen untuk ASN asal Tabi – Saireri bisa menduduki jabatan strategis.

Kemudian berapa persen diberikan kepada ASN Papua lainnya yang datang dari provinsi atau wilayah adat lain. Kemudian dengan saudara – saudaran Nusantara lainnya, yang tinggal diatur dan tidak ada yang berkeberatan dengan masalah posisi jabatan.

  Hanya saja sebagai seorang legislator, BMD sapaan akrabnya mengaku belum mendapatkan data detail untuk ASN untuk golongan. I – IV berapa banyak di Papua yang OAP dan Non OAP, yang dipetakan dalam wilayah adat atau suku.

 “Di kita belum ada data seperti itu dan ini menjadi pekerjaan kita Pemprov Papua untuk bisa menyiapkan data – data detail kita. Kita hari ini resmi belum punya data OAP by name, by address yang ada di Tanah Papua. Sehingga kami mengalami kesulitan bagaimana memberikan dukungan untuk orang asli Papua,”ungkapnya.

 Untuk itu menjadi  tanggung jawab semua pihak, untuk memperbaiki hal – hal yang kurang. Aspirasi yang dibawa oleh  Para ASN dilingkup Pemprov Papua dan masyarakat yang diterima DPRP adalah aspirasi yang masih dalam batas kewajaran untuk memberikan porsi, kepada mereka dalam menduduki jabatan – jabatan yang ada.

 Sebelumnya Ratusan ASN di Pemprov Papua ini mempunyai beberapa tuntutan. Diantaranya meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk mengganti Penjabat Gubernur Papua M Ridwan Rumasukun, Pj Sekda Papua, Derek Hegemur.

 Tuntutan lainnya mereka meminta untuk putra/putri Tabi – Saireri agar bisa mendapatkan prioritas dalam menduduki jabatan – jabatan strategis di Pemerintah Provinsi Papua, sesuai dengan semangat kita melakukan pemekaran di Tanah Papua.

 “Hari ini sesuai semangat awal untuk kita mekarkan provinsi – provinsi di Papua ini, yaitu untuk mendorong anak – anak asli Papua untuk kembali ke wilayah adatnya,”kata BMD.

 Misalnya di selatan ada wilayah adat Animha yang kemudian menjadi Provinsi Papua Selatan. Wilayah Lapago menjadi Provinsi Papua Pegunungan dan Meepago menjadi Provinsi Papua Tengah. Kemudian ada wilayah Doberay dan Bomberay yang menjadi Papua dan Papua Barat Daya. Semangat  ini dibangun untuk bersama – sama mendukung pemekaran provinsi di Tanah Papua.

 Namun yang terjadi di Provinsi Papua Induk dalam penempatan jabatan, Esalon III dan IV. Mayoritas diduduki bukan putra/i asal Tabi – Saireri sesuai dengan semangat pemekaran itu sendiri. “Ini yang mereka tadi mengadu dan memberikan aspirasinya,”pungkasnya. (Julia)