KASONAWEJA (IUSTITIA PAPUA) –  Puluhan anggota PPD bersama ratusan petugas PPS dari delapan distrik di Kabupaten Mamberamo Raya (Mambra) melakukan aksi pemalangan selama dua hari Kantor Distrik Mamberamo Tengah (Mamteng)  di Kasonaweja.

  Aksi yang dilakukan sejak hari Selasa – Rabu pekan ini, sebagai bentuk protes terhadap KPUD Mamberamo Raya. Karena seminggu jelang hari pencoblosan tanggal 14 February,  honor dan biaya operasional mereka belum dibayarkan.

 Mengingat  waktu untuk pendistribusian logistic ke TPS – TPS di Kabupaten Mamberamo Raya, paling banyak transportasi sungai dengan menggunakan speedboat. Inilah  yang menyebabkan mereka harus segera naik ke kampung – kampung.

  Dengan rincian petugas  PPD sebanyak 5 orang bersama 3 orang Sekertariat dan 2 tenaga pendukung dari delapan distrik. Sehingga jika ditotal jumlah mereka sebanyak 80 orang.

 Kemudian tenaga PPS sebanyak 3 orang ditambah sekertariat 3 orang dikalikan 147 TPS dikali 8 distrik, sehingga total jumlah mereka sebanyak 306 orang.

 “Aksi yang kemarin mereka lakukan adalah terkait honor, operasional PPS, PPD. Ini kan prosesnya lambat untuk masuk. Sebenarnya aksi mereka cukup beralasan, karena waktu tempuh ke kampung – kampung cukup jauh dan memakan waktu kurang lebih 8 – 9 jam,”terang Komisioner KPUD Mamberamo Raya Divisi Hukum dan Pengawasan Yosias Ruamba yang dihubungi redaksi, Kamis (8/2/2024).

 Pasalnya untuk sampai ke kampung, transportasinya bukan hanya dengan speadboad. Tetapi  kadang – kadang untuk sampai di kampung – kampung tertentu mereka, mereka harus menggunakan perahu batang. Masuk lagi ke kampung dan harus berjalan kaki.

 “Ini adalah luapan emosional yang sudah beberapa waktu lalu mereka sudah tunggu – tunggu. Jadi selama dua hari berturut – turut yakni hari Selasa – Rabu mereka datang ke kantor dan membuat aksi,”imbuh Yos sapaan akrabnya.

Caption : Tiga Komisioner KPUD Mamberamo Raya dari kiri ke kanan Koordinator Divisi Teknis Metusalak Kowi, Koordinator Hukum dan Pengawasan Yosias Ruamba dan Ketua KPU Barnabas Dude saat bertemu ratusan Petugas PPD dan PPS yang melakukan aksi palang kantor Distrik terkait honor dan operasional. (foto : ist)

 Komisioner KPU Jadi Jaminan

 Lanjutnya dirinya bersama Ketua KPU Mamberamo Raya Barnabas Dude dan Komisioner KPU  Divisi Teknik Metusalack Kowi menghadapi para pendemo dan berusaha untuk menenangkan mereka.

 “Mereka pulang, namun mereka tidak puas dan keesokkan harinya mereka datang lagi ke kantor  KPU. Kami bertiga yakni saya, Pak Ketua KPU  dan Pak Kadiv, menjelaskan kepada mereka terkait dengan proses transferan dana ke rekening operasional PPD dan PPS. Kemudian juga terkait pembayaran honor,”jelasnya.

  Karena mereka tidak menerima dengan waktu yang sudah semakin mepet dan tinggal tiga hari, yang seharusnya mereka ke kampung. Akhirnya menjadi blunder. Semua petugas PPD dan PPS  distrik ikut melakukan aksi protes terkait honor.

 Diketahui untuk Distrik Mamberamo Tengah, Sekertariat PPD-nya   karena berada di kota. Mereka melakukan pemalangan sekitar Pukul 08:00 – 09:00 WIT pada hari Selasa (6/2/2024).

 Sesudah itu karena ada dua kelompok. Pertama sudah selesaikan di Kantor KPU. Selang waktu yang tidak terlalu lama, akhirnya  para Komisoner turun ke distrik Mamberamo Tengah untuk bertemu dengan PPS, PPD dan menjelaskan kepada mereka.

 “Karena ini waktunya singkat, kita juga sudah perintahkan Sekertaris dan Bendahara untuk segera hari Rabu (7/2/2024) sudah harus masuk biaya operasional ke rekening PPD dan PPS. Kemudian mereka menerima, lalu kita sama – sama mereka lepas palang, sekertariat dan ruang kerja. Sesudah itu massa bubar,”bebernya.

 Para Komisioner ini memberikan jaminan kepada petugas Pemilu yang akan berada di garda terdepan suksesnya penyelenggaraan Pemilu ini.

 “Hari ini Sekertaris dan Bendahara harus membayar hak – hak PPD dan PPS, sehingga besok pada hari Jumat (9/2/2024) mereka sudah bergeser ke kampung – kampung untuk menyiapkan hal – hal lain terkait dengan pelaksanaan hari Rabu, 14 February yang tinggal 6 hari lagi,”tukasnya.

 Hal – hal lain seperti penyebaran undangan, pengumuman, kemudian persiapan TPS. Hal – hal ini butuh waktu untuk mereka siapkan di kampung.

 Petugas PPS dan PPD semua distrik mengalami masalah yang sama, yakni terkait pembayaran operasional dan honor.

  Komisioner sendiri sudah menanyakan kepada Sekertaris KPU dan memberikan alasan belum dibayarkan, karena proses pencairan semua menggunakan aplikasi.

 “Kami sejak jauh – jauh hari sudah mengingatkan, segera proses PPD dan PPS operasional dan honor mereka. Kalau KPPS nantinya pada saat melaksanakan tugas baru akan mendapatkan honor. Sebab  bersifat ad hoc yang hanya mempunyai waktu tugas selama satu bulan. Sementara penyelenggara di tingkat bawah ini sudah harus bergerak cepat,” tuturnya.  

Harapannya ketika hari ini mereka menerima honor dan operasional, besok hari Jumat (9/2/2024) sudah harus segera kembali ke kampung – kampung untuk melaksanakan tugasnya. (Julia)