JAYAPURA, IUSTITIA PAPUA- Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Pemprov Papua Pegunungan yang menggelar Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Regulasi Pengelola Keuangan di Kota Jayapura, Jumat (24/3/2023) kemarin. Upaya ini dinilai memberikan pengetahuan yang komprehensif mengenai pengelolaan APBD dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Diketahui Rapat Koordinasi Sosialisasi Regulasi Pengelola Keuangan ditujukan bagi jajaran Pemprov Papua Pegunungan dan Pemda delapan kabupaten di wilayah Papua Pegunungan. Delapan kabupaten ini meliputi Jayawijaya, Lanny Jaya, Yalimo, Mamberamo Tengah, Nduga, Tolikara, Yahukimo dan Pegunungan Bintang.

Kegiatan rakor ini dibuka secara langsung oleh Penjabat Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo. Sejumlah narasumber dalam kegiatan ini adalah Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo dan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni.

Narasumber lainnya dalam rakor adalah Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Papua Tri Wibowo Aji dan perwakilan dari Bank Papua.

Tampak sejumlah bupati dari wilayah Provinsi Papua Pegunungan yang menghadiri Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Regulasi Pengelola Keuangan di Kota Jayapura, Jumat (24/3/2023).

Kegiatan ini dihadiri Pj Sekda Pemprov Papua Pegunungan, Sumule Tumbo. Sejumlah bupati yang turut hadir dalam Rakor dan Sosialisasi Regulasi Pengelola Keuangan antara lain, Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua, Bupati Yalimo Nahor Nekwek, Pj.Bupati Nduga Namia Gwijangge, Wakil Bupati Memberamo Tengah Yonas Kenelak dan Pj.Bupati Tolikara Marthen Kogoya.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni yang turut menjadi narasumber dalam kegiatan rakor mengatakan, kegiatan ini sangat bermanfaat bagi Pemprov Papua Pegunungan dan Pemda delapan kabupaten. Sebab, pengelola keuangan dapat mengetahui regulasi dalam belanja daerah serta alokasi anggaran otonomi khusus.

"Dalam kegiatan ini, Pemda delapan kabupaten di Papua Pegunungan dapat mengetahui cara untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Tujuannya agar Pemda tidak bergantung pada transfer dana dari pusat, " kata Agus.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo menyatakan pelaksanaan kegiatan Rakor dan Sosialisasi Regulasi Pengelola Keuangan Daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan.

 

Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Regulasi Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Papua Pegunungan di Kota Jayapura, Jumat (24/3/2023). 

"Saya berharap seluruh kepala OPD dan aparatur sipil negara di lingkup Pemprov Papua Pegunungan dan Pemda delapan kabupaten pemerintahan Provinsi Papua dapat meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dalam pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan aset daerah dan penataan aparatur sipil negara,” harap Nikolaus.

Ia mengakui, Papua Pegunungan sebagai provinsi yang baru dimekarkan pada tahun lalu masih menghadapi sejumlah tantangan. Misalnya masalah keamanan, terbatasnya dukungan anggaran daerah dan jumlah SDM yang minim sehingga belum optimal mendorong peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Dengan kondisi anggaran yang masih terbatas, pemerintah daerah dituntut melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Karena itu, upaya tersebut juga harus didukung dengan kualitas SDM yang mumpuni,” tutur Nikolaus. (Redaksi Iustitia Papua)