logo loading

Polkam

Miliki 127 Tipe Ekosistem, Pemprov PBD diharapkan Lindungi Kawasan Konservasi

Rabu, 24 Mei 2023 Jayapura 181 Pengunjung

Miliki 127 Tipe Ekosistem, Pemprov PBD diharapkan Lindungi Kawasan Konservasi

Kegiatan Diseminasi Hasil Identifikasi Kawasan Dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya di Kota Sorong, Selasa (23/5/2023).|Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Da

  SORONG (IUSTITIA PAPUA)-  Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya diharapkan melindungi kawasan konservasi karena memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Berdasarkan hasil analisa oleh lembaga Konservasi Indonesia dengan menggunakan berbagai sumber data ditemukan sebanyak 127 tipe ekosistem. "Melihat dari presentasi ditemukan kalau Papua Barat dan Papua Barat Daya ada 127 tipe ekosistem dan ditambah dengan 400 jenis burung lebih dari 40 jenis amfibi dan reptil dan lain sebagainya," papar Program Director Konservasi Indonesia, Fitri Hasibuan di sela kegiatan Diseminasi Hasil Identifikasi Kawasan Dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya di Sorong, Selasa (23/5/2023). Ia menuturkan, semua hasil berdasarkan sains data yang diakui dari Indonesia dan dunia, Papua Barat Daya terbukti kaya akan keanekaragaman hayati tinggi yang masih diluar kawasan konservasi dengan luasan 2.115.287 ha dari total 3.838.115 ha baik dalam maupun luar kawasan konservasi. [caption id="attachment_1562" align="alignnone" width="300"] Program Director Konservasi Indonesia, Fitri Hasibuan.[/caption]   "Dengan demikian perlindungannya dikeluarkan agar semua bisa terlindungi, kemudian berkolaborasi bersama untuk melakukan perlindungan itu sendiri melalui pengumpulan data valid lakukan patroli monitoring juga edukasi," jelasnya. Fitri menambahkan, selain itu buat kegiatan bermanfaat bagi masyarakat mulai dari keanekaragaman hayati sampai kekayaannya, sebab ini bukan sekedar simbolis tapi juga memberikan manfaat masyarakat. Sementara di tempat yang sama, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, sangat optimis untuk bekerja sama demi pembangunan berkelanjutan. "Sesuai dengan enam tumpuan PBD point 4 terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, untuk itu kita harus menyiapkan data pendukung agar tahu pasti berapa keanekaragaman hayati di Papua Barat Daya," ungkap Kelly Kambu. [caption id="attachment_1561" align="alignnone" width="300"] Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu.[/caption]   Bebernya, salah satu keanekaragaman hayati yang dilindungi ialah cendrawasih yang sebentar lagi akan punah, cara mencegahnya dengan melarang digunakannya mahkota cendrawasih. "Sisi lain juga ada Inpres nomor 1 tahun 2023 tentang pengaruh tambahan keanekaragaman hayati, bagi semua kementerian dan lembaga turunannya sampai pada OPD teknis," terangnya. "Untuk itu kita harus berhati-hati dalam melakukan pembangunan agar tidak merusak keanekaragaman hayati yang tinggi, sesuai pesan Pj Gubernur juga provinsi ini merupakan kelanjutan dari provinsi konservasi yang sudah digagas oleh Papua Barat," terangya. [caption id="attachment_1560" align="alignnone" width="300"] Kegiatan Diseminasi Hasil Identifikasi Kawasan Dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya di Kota Sorong, Selasa (23/5/2023).[/caption]   Kata Kelly, sesuai pesan Pj Gubernur PBD Muhammad Musaad, provinsi ini merupakan kelanjutan provinsi konservasi yang sudah digagas oleh Papua Barat. Perbedaannya hanya ada dalam RTRW untuk sementara masih menggunakan RTRW Papua Barat. "Papua Barat Daya memiliki banyak mitra pendukung salah satunya Konservasi Indonesia, semua mereka akan kita kumpulkan duduk bersama untuk berkolaborasi," tandasnya. Kelly juga sampaikan terima kasihnya mewakili Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, pada Konservasi Indonesia karena telah perkuat identifikasi keanekaragaman hayati, sebab jika mereka sendiri pasti akan memakan waktu selama satu hingga dua tahun. Kelly berkomitmen, kedepannya semua akan duduk bersama untuk bagaimana menyamakan persepsi, agar tetap menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati baik didarat ataupun laut di Provinsi Papua Barat Daya. (Redaksi)

Penulis : Redaksi Iustitia Papua