PEGUBIN (IUSTITIA PAPUA)- Setiap 17 Agustus termasuk tahun ini, seluruh rakyat Indonesia merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI yang ke-77.

Namun bagi masyarakat terpencil di Kabupaten Pegunungan Bintang (Pegubin), khususnya yang berdomisili di wilayah perbatasan NKRI dan Papua New Guinea (PNG), arti kemerdekaan belum terasa.

Apalagi kebutuhan dasar hidup seperti sandang, pangan, papan, air bersih, listrik, hingga internet belum dinikmati sepenuhnya akibat akses geografis yang sulit.

Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Pegubin drg. Aloysius Giyai mengatakan, perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-77 ini kiranya menjadi momen untuk refleksi.

Tapi juga membangun komitmen bersama antara Pemerintah Daerah Pegubin dan Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait agar sama-sama fokus membuka keterisoliasian di wilayah itu dengan membangun infrastruktur dan layanan kebutuhan dasar warga.

“Dari 34 distrik, ada 8 distrik atau kecamatan yang berbatasan langsung dengan PNG. Masyarakat hidup campur aduk dengan orang PNG,"kata Aloysius, Rabu.

"Sebagai berada depan NKRI, wajah negara Indonesia, Pemerintah Pusat harus punya komitmen untuk terus membangun wilayah itu dengan alokasi anggaran yang cukup,”ujarnya.

Menurut Aloysius, seperti daerah lain di Indonesia, kemerdekaan yang didambakan masyarakat Pegubin adalah sangat sederhana, yakni terpenuhinya hak dan kebutuhan dasar mereka sebagai warga negara Indonesia.

Oleh karena itu, kata dia, fokus pembangunan dari pemerintah dengan menitik beratkan pendekatan kesejahteraan sangatlah penting, sekaligus mencegah timbulnya ideologi yang berseberangan dengan NKRI.

“Tetapi anggaran kami pemerintah daerah terbatas. Dari 34 distrik, umumnya hanya dijangkau dengan pesawat. Rakyat masih hidup dalam keterisolasian dengan harga barang yang tinggi, rumah yang tidak sehat, belum tersedia listrik dan air,"katanya.

"Saat ini kami sedang bangun jalan darat dari Keerom tapi belum sampai ke Distrik Batom. Kami masih harapkan dana pemerintah pusat,”ujarnya.

Aloysius mengapresiasi Bupati Pegunungan Bintang Spei Yan Bidana, karena sejak awal memimpin kabupaten ini telah melakukan sejumlah kebijakan untuk memperjuangkan anggaran khusus bagi pembangunan wilayah perbatasan.

“Saya harap negara sudah harus fokus memperhatikan kami di Kabupaten Pegunungan Bintang karena kondisi ekonomi, sosial dan keamanan di sini menuntutnya,"katanya.

"Supaya mayarakat bisa merasakan merdeka dalam bingkai NKRI, merdeka dari keterisolasian geografis, bisa menikmati pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang baik,”ujarnya. (Redaksi)