JAYAPURA RadarPagiNews – Politisi Partai Demokrat, yang saat ini duduk di Komisi IV DPR Papua, Boy Markus Dawir mengaku  secara pribadi sudah ingatkan kepada pihak pemerintah Provinsi Papua, agar melihat posisi jabatan itu dengan baik.

 “Akan tetapi ada statement Pak Sekda (Derek Hegemur-red), kita dalam rapat Banggar TAPD saya sempat menyinggung untuk masalah penempatan jabatan. Tetapi Pak Sekda mengatakan, akan dilakukan dari Tim Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan  (Baperjakat) akan melihat seluruh ASN yang akan ditempatkan,”terangnya kepada wartawan di Jayapura. Senin malam  (25/3/2024).   

 Tetapi dalam penempatan kemarin, ternyata ada ASN yang belum mengikuti Diklat Pim IV, Pim III. Tetapi sudah dikasih posisi jabatan Eselon III dan IV.

 “Berarti Pak Sekda sudah ingkar janji. Kalau memang itu dilakukan oleh Baperjakat, untuk penempatan posisi dan evaluasi ASN. Baperjakat yang mengurus itu, berarti semua tahapan ini kan harus jalan,”singgungnya.

 Lanjutnya, tidak bisa anak Pj Gubernur, saudaranya Pj Sekda ditempatkan pada posisi strategis tanpa melalui tahapan – tahapan dari seorang ASN untuk jenjang karirnya.

 Dirinya berharap Pj Gubernur dan Pj Sekda Papua bisa segera melakukan evaluasi kembali, terkait posisi penempatan jabatan di Dok II ini.  “Jadi yang belum ikut Pim dikasih geser. Kemudian penempatan ASN pada bidang tugas dan keahliannya,”sarannya.

 Seraya memberikan contoh seorang Pejabat ASN di Dinas Sosial, yang menurut informasi basicnya bukan dari orang sosial. Melainkan dari Dinas Kehutanan yang dipindahkan ke Dinas Sosial.

 Orang di Dinas Sosial yang dipahaminya adalah mengurus manusia, bencana alam. Berbeda dengan Dinas Kehutanan yang mengurus hutan dan kayu soal penanganan hutan kayu.

 “Bagaimana kita mau dorong orang untuk gerak maju. Tetapi dia bukan dari SKPD itu.Ini berbahaya, jadi harus sesuai bidang ilmu dari masing – masing orang,”paparnya. 

 Sehingga dalam pelantikan sejumlah Pejabat eselon pekan lalu, dirinya mensiyalir ada terjadi nepotisme. (Redaksi)