NABIRE (IUSTITIA PAPUA) -  Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar rapat koordinasi Gubernur, Bupati, dan Forkopimda Se- Papua Tengah tahun 2024, dengan tema, “Sinergitas Provinsi Papua Tengah dan seluruh stakeholder untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024, program strategis daerah dan nasional dalam mewujudkan Papua Tengah sehat, cerdas dan Produktif”.

Kegiatan bertempat di Aula Kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah, dibuka oleh Pj Gubernur Provinsi Papua Tengah  Ribka Haluk dihadiri Wakapolda Papua Brigjen Petrus Patrige Rudolf Renwarin, Kasdam XVII/Cendrawasih  Brigjen Hariyanto, Ketua KPUD Provinsi Papua Tengah Jennifer Darling Tabuni, Ketua Bawaslu Markus Madai,  Forkopimda Papua Tengah dan 8 Bupati Se-Papua Tengah, Senin (29/1/2024).

 Pj Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk mengatakan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024  tinggal 16 hari. Hal ini merupakan moment besar dan bersejarah yaitu pesta demokrasi atau Pemilu yang dilaksanakan secara serentak di seluruh pelosok wilayah Indonesia.

“Secara khusus bagi Provinsi Papua Tengah yang merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB), hal ini merupakan pesta demokrasi pertama yang dilaksanakan bersama-sama dengan Provinsi-provinsi di Indonesia,” katanya. 

 Rapat  koordinasi tingkat daerah dilaksanakan hari ini untuk memastikan kesiapan segenap para penyelenggara yang terlibat dalam Pemilu Tahun 2024.  Dirinya berharap agar seluruh kepala daerah dapat memaparkan kesiapan daerah dalam melaksanakan tahapan Pemilu termasuk dari sisi pengalokasian anggaran.

“Kami memiliki catatan seperti Kabupaten Intan Jaya dan Mimika belum melakukan evaluasi APBD. Lalu Dogiyai belum melakukan konsultasi ke Kemendagri. Kemudian Nabire dan Puncak Jaya telah dilakukan evaluasi dan sudah terbit SK Gubernur tentang hasil evaluasi, sehingga dapat segera dilakukan perbaikan atas hasil evaluasi. Sedangkan untuk Paniai, Puncak dan Deiyai kami berikan evaluasi karena sudah terbit Perda dan Perkada APBD-nya,”bebernya.

 Untuk itu melalui rapat ini, dirinya menginginkan  mendapatkan informasi terkait kesiapan logistic Pemilu.  Kesiapan TPS dan kesiapan Bawaslu dalam mengantisipasi terjadinya pelanggaran Pemilu. Kemudian dirinya berharap agar TNI/Polri memaparkan Analisa ancaman, gangguan , gambaran dan tantangan serta menjelaskan standard operasi bantuan keamanan hingga regulasi netralitas TNI-Polri.

“Saya harapkan seluruh kepala daerah untuk dapat memaparkannya dengan baik, termasuk Dandim, Kapolres, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu. Sehingga apa, ketika terdapat hambatan dan masalah dalam tahapan Pemiluh, bisa segera kita atasi,”pintanya.

Cegah Stunting

 Selain itu juga ada agenda diluar kesiapan Pemilu. Dimana terdapat program proritas nasional yang harus dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten. Dimana setiap kepala daerah dapat menyampaikan bagaimana menangani stunting yang secara nasional di targetkan Tahun 2024 angkanya turun menjadi 14 persen.

 Selain itu juga agar penanganan kemiskinan ekstrim yang secara nasional di targetkan Tahun 2024 angkanya turun menjadi 0 persen, serta tingkat kemiskinan ditargetkan turun ke rentang 7,5 persen.

”Penanganan tingkat pengangguran terbuka yang secara nasional di targetkan Tahun 2024 angkanya turun menjadi 5,7 persen hingga 5 persen. Kemudian penanganan inflasi daerah yang terukur sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah,”paparnya.

 Dirinya berharap agar  4 program prioritas nasional di daerah tersebut perlu dipaparkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Se-Provinsi Papua Tengah, yang menjelaskan seperti apa langkah konkrit yang dilakukan kepada masyarakat.

 Secara  khusus dirinya menyampaikan kepada seluruh penyelenggara pemilu (Pemda, KPU, Bawaslu, TNI dan Polri) dapat menggambarkan secara utuh kendala – kendala di lapangan guna mensukseskan agenda-agenda diatas untuk didiskusikan pada rapat koordinasi yang dilaksanakan hari ini.  (Julia)