Kesehatan
Potret Satu Dekade Program JKN dan Tantangan Pemerintahan Baru
Rabu, 25 September 2024 Jayapura 126 Pengunjung
JAKARTA IUSTITIA PAPUA –
BPJS Kesehatan menyelenggarakan Media Workshop bertajuk “Potret Satu Dekade
Perjalanan Membangun Indonesia Sehat dan Menjaga Keberlangsungan Program JKN
pada Pemerintahan Baru.”
Direktur Utama BPJS
Kesehatan, Ghufron Mukti menegaskan pencapaian penting selama 10 tahun
penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Rabu (25/9/2024).
"Per 1 September
2024, lebih dari 277 juta jiwa atau 98,67 persen penduduk Indonesia telah
terdaftar sebagai peserta JKN. Capaian ini sekaligus mengukuhkan Indonesia
sebagai negara dengan cakupan Universal Health Coverage (UHC) tercepat di
dunia, dalam satu dekade. Jika dibandingkan dengan capaian UHC di negara lain,
seperti Korea Selatan, memerlukan 12 tahun untuk mencapainya,” ungkap Ghufron.
Dijelaskannya dalam upaya menjaga
keberlanjutan Program JKN, BPJS Kesehatan terus memperkuat kemitraan dengan
23.294 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan 3.140 fasilitas kesehatan
rujukan tingkat lanjut (FKRTL). BPJS Kesehatan juga memperluas layanan kesehatan
di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS) di
wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar.
"Pada 2014, tercatat
92,3 juta pemanfaatan per tahun, dan pada 2023 jumlahnya meningkat menjadi
606,7 juta pemanfaatan per tahun, atau sekitar 1,7 juta pemanfaatan setiap
hari. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat semakin memanfaatkan akses kesehatan
yang disediakan oleh JKN,”bebernya.
Inovasi teknologi menjadi kunci peningkatan
layanan, Ghufron menuturkan melalui Aplikasi Mobile JKN memungkinkan peserta
untuk mengambil antrean online, mengubah data, hingga mencari informasi.
Hal ini sejalan dengant
transformasi mutu layanan BPJS Kesehatan, dengan memberikan layanan yang
semakin mudah, cepat, dan setara bagi seluruh peserta JKN.
“Keberhasilan Program JKN
menarik minat banyak negara untuk mempelajari sistem penyelenggaraan Program
JKN. Negara-negara seperti Inggris, Korea Selatan, dan Malaysia. Tak hanya itu,
organisasi internasional seperti World Bank, Joint Learning Network (JLN), dan
International Social Security Association (ISSA) telah menjadikan BPJS
Kesehatan sebagai model dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan di kancah
global. Pada Maret 2024, ISSA bahkan menggelar The 17th ISSA International
Conference on ICT in Social Security di Bali, dengan BPJS Kesehatan sebagai
tuan rumah,”jelasnya.
Menghadapi pemerintahan
baru, BPJS Kesehatan telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk menjaga
keberlanjutan Program JKN.
Masih menurut Gufron melalui penguatan
cadangan dana JKN melalui pengelolaan aset dan likuiditas yang lebih optimal,
serta kerja sama erat dengan pemerintah menjadi kunci utama dalam mendukung
kesinambungan Program JKN.
“Salah satu tantangan
yang dihadapi BPJS Kesehatan adalah meningkatnya kasus penyakit berbiaya
katastropik, seperti hipertensi, diabetes, dan kanker, yang pada 2023 mencapai
Rp34,7 triliun. Untuk mengatasi hal ini, BPJS Kesehatan tengah gencar
menyosialisasikan skrining kesehatan secara dini dan mengelola penyakit kronis
melalui Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis), yang menyediakan
layanan khusus bagi penderita diabetes dan hipertensi,” terangnya.
Sementara itu Kepala Kantor Komunikasi
Kepresidenan, Hasan Nasbi menyatakan bahwa capaian UHC melalui Program JKN di
Indonesia ini terbilang sangat cepat dibandingkan dengan negara maju sekali
pun. Menyambut pemerintahan baru, dirinya mengatakan bahwa Program JKN akan
tetap menjadi prioritas.
“Kesehatan adalah hak
setiap warga negara dan pastinya pemerintahan baru nantinya berkomitmen untuk
terus meneruskan Program JKN sebagai salah satu program strategis negara. Kami
juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk senantiasa mendukung dan
menyukseskan penyelenggaraan Program JKN," ucap Hasan.
Sedangkan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI,
Emanuel Melkiades Laka Lena menjelaskan BPJS Kesehatan tidak hanya berperan di
sektor kesehatan, tetapi juga sebagai bagian dari transformasi bangsa. Ia juga
menuturkan bahwa kontribusi berbagai pihak memainkan peran penting dalam
ekosistem JKN.
"Peran BPJS
Kesehatan sebagai penggerak ekonomi sangat penting, namun dengan semakin besar
kepesertaan JKN, kita harus memastikan layanan di fasilitas kesehatan tetap
optimal," ungkapnya.
Ketua Dewan Jaminan
Sosial Nasional, Nunung Nuryartono menekankan pentingnya untuk memastikan
keberlanjutan dan sustainabilitas Program JKN. Menurutnya, hal ini penting
untuk diperhatikan dalam menjaga pengelolaan Program JKN. "Pertama adalah
penguatan tata kelola Program JKN, yang diiringi dengan partisipasi aktif dari
berbagai pihak. Tak hanya itu, yang terakhir adalah menjaga efektivitas
program," kata Nunung.
Koordinator Advokasi
Jaminan Sosial BPJS Watch, Timboel Siregar turut mendukung pentingnya
kolaborasi dengan stakeholder. Ia mengatakan bahwa BPJS Kesehatan tidak bisa
berjalan sendiri, dukungan berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk optimalisasi
layanan, keaktifan peserta, dan kesinambungan iuran.
“Melalui berbagai
strategi dan kolaborasi, BPJS Kesehatan bertekad untuk menjaga keberlangsungan
Program JKN demi tercapainya Indonesia yang sehat dan sejahtera di bawah
pemerintahan yang baru. Namun melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022
semakin mempertegas bahwa dukungan kementerian/lembaga turut serta dalam
kesukesan penyelenggaraan Program JKN,” ujar Timboel. (Rilis)
Penulis : Editor Iustitia