JAYAPURA (IUSTITIA PAPUA) - Ratusan ASN di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Senin (25/3/2024) menggelar aksi demo di Kantor Gubernur Jln Soa Siu Jayapura.   

 Dimulai sejak Pukul 10:00 – 13:00 WIT diikuti sekitar 500-an lebih ASN berasal dari 40-an Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

 Mereka menuntut Presiden Joko Widodo segera mencopot Penjabat Gubernur Papua Dr. M. Ridwan Rumasukun, Penjabat Sekretaris Daerah Papua Y. Derek Hegemur, SH,MH dan Kepala Biro Ortal Papua yang juga merangkap Penjabat Ketua PKK Papua Linda Stelda Onibala, S.Sos,MM, untuk segera turun dari jabatannya.

  Ketua Forum Solidaritas ASN dan Masyarakat Papua (SAMP) Nattan Ansanay mengatakan, ketiga pejabat ini dinilai telah melakukan praktik pemerintahan yang buruk, melawan aturan kepegawaian dalam proses pengangkatan jabatan eselon III. Serta secara terang-terangan membangun dinasti dan KKN di dalam birokrasi Papua untuk memuluskan kepentingannya.

“Hari ini kami ASN Papua yang didominasi anak-anak Papua pemilik negeri ini datang dengan tujuan baik. Kami  tidak ingin menuntut jabatan, tetapi menuntut keadilan dan kebenaran,”tekannya.

  Para pendemo ini juga menolak hasil pelantikan eselon III tanggal 15 Februari 2024 yang benar-benar tidak sesuai aturan kepangkatan tanpa melalui mekanisme Baperjakat dan BKD.

  Lanjutnya praktik nepotisme sangat nampak terlihat saat pengangkatan pejabat eselon III Papua pekan lalu. Padahal, ada banyak putra-putri asli Papua asal Tabi - Saireri yang memiliki jabatan sebelumnya, dicopot dan tidak dipakai.

“Anak Penjabat Gubernur Papua yang baru TMT 2010 sudah naik jabatan menjadi IVB. Sementara masih banyak kami anak Papua yang layak untuk duduk di situ. Lihat, kami ASN yang berdiri di sini, kami datang untuk menegakkan harga diri kami di atas tanah kami. Kami dilantik untuk melayani masyarakat. Kami mampu bekerja. Kenapa Anda tidak memberdayakan kami. Apakah karena kami tidak setor jadi tidak dilantik,” sindir Natan dalam orasinya disambut teriakkan tepuk tangan.

  Para ASN ini juga meminta agar tidak boleh ada lagi pelantikan ke depan.

 Selain itu, Nattan mengkritik sistem pelayanan di Kantor Gubernur yang terlihat sangat elitis, dimana rakyat tidak bisa diberi akses dengan mudah untuk masuk menemui pejabat.  Dirinya menilai, kantor gubernur adalah rumah milik rakyat Papua yang harus terbuka kepada siapa saja yang datang.

“Kantor ini seperti hotel megah untuk orang-orang tertentu. Kami sampai sekarang tidak tahu Pak Pj itu dia punya muka yang mana. Tapi keluar Papua terus bawa nama masyarakat Papua, berbicara tentang kebijakan pelayanan masyarakat di Papua, tetapi rakyat Papua tetap miskin dan menderita,”singgungnya.

Caption : ASN Pemprov Papua membubuhkan tanda tangan meminta Presiden Jokowi Berhentikan Pj Gubernur dan Sekda Papua bersama Karo Ortal (foto : ist)

Tak Perhatikan ASN OAP

  Senada dengan itu, Sekretaris Forum Solidaritas ASN dan Masyarakat Papua (SAMP) Benyamin Wayangkau mengatakan, pemerintahan di era Penjabat Gubernur Papua Ridwan Rumasukun sangat redup dan miris. Padahal, dari kantor inilah, keluar kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua.

“Nah bagaimana masyarakat bisa Sejahtera, sementara ASN Orang Asli Papua saja tidak diperhatikan. Karena itu, kita semua sudah satu suara, tuntut Penjabat Gubernur dan Penjabat Sekda dicopot. Kita akan bawa aspirasi ini juga ke DPR Papua dan MRP dan segera bersurat ke Jakarta,” tegas Benyamin.

 Sedangkan Gifli Buinei, Ketua Pemuda Saireri sangat menyayangkan praktik nepotisme dalam penempatan jabatan di eselon III Provinsi Papua. Sebab dengan tindakan ini, Penjabat Gubernur dan Penjabat Sekda telah melecehkan harga diri anak-anak Papua yang sudah sekian lama berkarir di pemerintahan. Mereka juga memiliki kemampuan untuk menduduki jabatan itu.

Perempuan Ini Mengacaukan

“Praktik ini meredupkan kesejahteraan ASN Papua. Hari ini kita lihat banyak spanduk dan anak Papua demo karena tidak diberi jabatan. Itu artinya Penjabat Gubernur tidak punya hati untuk bangun Papua. Ini praktik yang buruk yang harus kita lawan. Hanya karena anak kandung, suku tertentu, agama tertentu, mereka yang dilantik naik jabatan,” tegas Gifli.

 “Saya Yohanes Kaisepo, anak pahlawan. Saya saja tidak diperhatikan, apalagi kamu – kamu,” timpal Yohanes Kaisepo dari Dispenda Papua.

 Seorang ASN lain, Silas Papare mewarning Penjabat Gubernur dan Penjabat Sekda Papua yang tengah diam – diam  hendak melakukan rotasi jabatan eselon II dan mengajukan Sekda Defenitif agar dihentikan segera. Dirinya meminta segala proses pengangkatan pejabat harus melalui mekanisme yang benar melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

“Kami minta segera kembalikan fungsi BKD. Hentikan segala proses yang tidak benar melalui Biro Ortal. Karena itu, kita semua sepakat tuntut hari ini, tidak hanya Penjabat Gubernur dan Penjabat Sekda yang dicopot, tapi juga Kepala Biro Ortal. Karena perempuan ini yang mengacaukan sistem pemerintahan Papua. Masa dia yang atur pelantikan, harusnya BKD,”ungkap Papare. (Tim Redaksi)

Baca juga: